jurnal berita sttdiadkonos – 11 Juli 2026 | Enam anak pekerja migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan dari Malaysia oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jawa Timur, kesulitan mengakses pendidikan karena tidak memiliki status kewarganegaraan. Kasus ini menimbulkan perhatian serius dari pemerintah setempat untuk menangani masalah tersebut.
Profil Anak-anak PMI
Anak-anak PMI yang dipulangkan tersebut berusia antara 6 hingga 12 tahun. Mereka lahir dari orang tua yang bekerja sebagai pekerja migran di Malaysia. Namun, karena orang tua mereka tidak memiliki dokumen yang lengkap, anak-anak tersebut tidak dapat memperoleh status kewarganegaraan yang jelas.
Kesulitan Mengakses Pendidikan
Kesulitan yang dihadapi anak-anak PMI ini adalah tidak dapat mengakses pendidikan yang layak. Mereka tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk mendaftar di sekolah, sehingga mereka tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Hal ini sangat memprihatinkan karena pendidikan adalah hak dasar setiap anak.
Upaya Pemkab Gresik
Pemkab Gresik telah melakukan upaya untuk menangani masalah ini. Mereka telah menjemput anak-anak PMI tersebut dan memberikan mereka tempat tinggal sementara. Selain itu, Pemkab Gresik juga berencana untuk memberikan mereka pendidikan non-formal sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.
Peran Pemerintah
Peran pemerintah dalam menangani kasus ini sangat penting. Pemerintah harus dapat memberikan solusi yang efektif untuk menangani masalah kewarganegaraan anak-anak PMI. Mereka harus dapat memberikan pendidikan yang layak dan memastikan bahwa anak-anak tersebut dapat mengakses semua hak dasar mereka.
Implikasi untuk Masyarakat
Kasus ini memiliki implikasi yang luas untuk masyarakat. Masyarakat harus dapat memahami bahwa anak-anak PMI juga memiliki hak dasar yang sama dengan anak-anak lainnya. Mereka harus dapat diberikan pendidikan yang layak dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.
Untuk menangani masalah ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Diperlukan upaya yang serius untuk memberikan pendidikan yang layak dan memastikan bahwa anak-anak PMI dapat mengakses semua hak dasar mereka. Rektor UIA Puji Kualitas Akademik Skripsi Haikal Hasan
