jurnal berita sttdiadkonos – 14 Juli 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna ke-25 dengan dihadiri oleh 297 anggota dewan. Rapat tersebut dipimpin oleh Sari Yuliati dan membahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2025.
Latar Belakang
Rapat paripurna ke-25 ini digelar dalam rangka membahas dan menyetujui RUU Pertanggungjawaban APBN 2025. RUU ini merupakan salah satu agenda prioritas DPR dalam tahun anggaran 2025. Dalam rapat ini, seluruh anggota dewan hadir untuk membahas dan memberikan masukan terhadap RUU tersebut.
Proses Pembahasan
Proses pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN 2025 dilakukan secara terbuka dan transparan. Seluruh anggota dewan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran terhadap RUU tersebut. Pembahasan dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari pembahasan umum hingga pembahasan pasal per pasal.
Hasil Pembahasan
Setelah dilakukan pembahasan, RUU Pertanggungjawaban APBN 2025 disetujui oleh seluruh anggota dewan. Hasil pembahasan ini kemudian akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBN 2025. Dengan demikian, diharapkan APBN 2025 dapat disusun dengan lebih baik dan efektif dalam mendukung pembangunan nasional.
Table berikut ini menampilkan ringkasan hasil pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN 2025:
| No | Pasal | Hasil Pembahasan |
|---|---|---|
| 1 | Pasal 1 | Disetujui |
| 2 | Pasal 2 | Disetujui |
| 3 | Pasal 3 | Disetujui |
Langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh DPR adalah sebagai berikut:
- Mengesahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2025
- Mengirimkan RUU yang telah disetujui kepada Presiden untuk ditandatangani
- Mengawasi pelaksanaan APBN 2025
Dengan demikian, diharapkan APBN 2025 dapat disusun dengan lebih baik dan efektif dalam mendukung pembangunan nasional. Seluruh anggota dewan berharap bahwa RUU Pertanggungjawaban APBN 2025 dapat menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik.