jurnal berita sttdiadkonos – 31 Mei 2026 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) akan melemahkan independensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurut Kementerian HAM, revisi UU HAM justru bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Latar Belakang Revisi UU HAM
UU HAM yang saat ini berlaku telah disahkan sejak tahun 1999. Meskipun telah beberapa kali diamandemen, namun masih terdapat beberapa ketentuan yang dirasa sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian HAM memutuskan untuk melakukan revisi terhadap UU HAM.
Revisi UU HAM ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, memperkuat lembaga-lembaga hak asasi manusia, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, revisi UU HAM juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia.
Isi Revisi UU HAM
Revisi UU HAM ini mencakup beberapa ketentuan baru, antara lain: pengaturan tentang hak asasi manusia yang lebih komprehensif, pengaturan tentang lembaga-lembaga hak asasi manusia yang lebih efektif, serta pengaturan tentang partisipasi masyarakat dalam perlindungan hak asasi manusia.
| No | Ketentuan Lama | Ketentuan Baru |
|---|---|---|
| 1 | Hak asasi manusia hanya meliputi hak-hak sipil dan politik | Hak asasi manusia meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya |
| 2 | Lembaga hak asasi manusia hanya terdiri dari Komnas HAM | Lembaga hak asasi manusia terdiri dari Komnas HAM dan lembaga-lembaga lainnya |
| 3 | Partisipasi masyarakat dalam perlindungan hak asasi manusia terbatas | Partisipasi masyarakat dalam perlindungan hak asasi manusia diperluas |
Dampak Revisi UU HAM
Revisi UU HAM ini diharapkan dapat memiliki dampak positif terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan adanya ketentuan yang lebih komprehensif dan efektif, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia.
Selain itu, revisi UU HAM juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi peningkatan dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Namun, revisi UU HAM ini juga masih memerlukan perdebatan dan diskusi yang lebih lanjut. Oleh karena itu, Kementerian HAM berencana untuk melakukan konsultasi publik dan meminta masukan dari berbagai pihak sebelum revisi UU HAM ini disahkan. Bocah Jasinga Tewas Diserang Anjing Pemburu, 57 Orang Dip… Bamsoet Sebut KUHP Baru Perkuat Upaya Pemberantasan Mafia…
