jurnal berita sttdiadkonos – 01 Agustus 2026 | Rektor Universitas Islam Attahiriyah (UIA), Prof Masduki, memuji kualitas akademik skripsi Babe Haikal yang setara dengan disertasi. Kajian ini mengungkap hubungan antara Piagam Madinah, Jakarta, dan Konstitusi Republik Indonesia.
Latar Belakang
Skripsi Haikal Hasan ini merupakan hasil penelitian yang mendalam tentang sejarah dan pengaruh Piagam Madinah terhadap perkembangan hukum dan pemerintahan di Indonesia. Piagam Madinah adalah sebuah dokumen yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi, yang merupakan piagam pertama yang membahas tentang hak-hak dan kewajiban warga negara.
Isi Skripsi
Skripsi Haikal Hasan ini membahas tentang bagaimana Piagam Madinah mempengaruhi pembentukan Konstitusi Republik Indonesia. Ia juga membahas tentang peran Piagam Madinah dalam membentuk sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga membahas tentang bagaimana Piagam Madinah mempengaruhi perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
Reaksi Rektor UIA
Rektor UIA, Prof Masduki, memuji kualitas akademik skripsi Haikal Hasan ini. Ia menyatakan bahwa skripsi ini merupakan contoh dari penelitian yang mendalam dan berkualitas tinggi. Prof Masduki juga menyatakan bahwa skripsi ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lainnya tentang sejarah dan pengaruh Piagam Madinah terhadap perkembangan hukum dan pemerintahan di Indonesia.
| No | Aspek | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Sejarah | Piagam Madinah ditulis oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi |
| 2 | Pengaruh | Piagam Madinah mempengaruhi pembentukan Konstitusi Republik Indonesia |
| 3 | Sistem Pemerintahan | Piagam Madinah mempengaruhi sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia |
Dengan demikian, skripsi Haikal Hasan ini merupakan contoh dari penelitian yang mendalam dan berkualitas tinggi. Rektor UIA, Prof Masduki, memuji kualitas akademik skripsi ini dan menyatakan bahwa skripsi ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lainnya tentang sejarah dan pengaruh Piagam Madinah terhadap perkembangan hukum dan pemerintahan di Indonesia.